Panama Papers dan Peluang Keberhasilan Kebijakan Tax Amnesty

Dunia sempat digegerkan oleh bocornya dokumen Panama yang dikenal dengan Panama Papers pada April lalu yang mengungkapkan seluruh nama pemilik perusahaan yang menyimpan hartanya di negara suaka pajak seperti Panama.  Bermula dari bocoran surat kabar Jerman Suddeutsche Zeitung pada agustus 2015 yang membeberkan 11,5 juta dokumen rahasa lebih dari 214.000 perusahaan offshore dunia termasuk pemegang saham dan pemimpin perusahaan kepada ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists). Data tersebut berasal dari pusat data firma hukum Mossack Fonseca yang berkedudukan di Panama. Mossack Fonseca merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan pada tahun 1977 oleh duo Jurgen Mossack dan Ramon Fonseca. Panama paper hanyalah berupa dokumen bergiga-giga besarnya, tetapi dampak yang ditimbulkannya sangat besar bagi dunia termasuk Indonesia. Beberapa nama orang Indonesia tercantum didalam dokumen Panama Papers tersebut seperti pengusaha Airlangga hartanto, Bambang Sulistyi, Luhut Pandjaitan, Sandiaga Uno dan dua ribuan pengusaha lainnya.

e0b4f594-095f-4e45-94b1-f5031c593da5

Dokumen Panama baru terkuak pada tahun 2015 sedangkan perusahaan pengampunya yaitu Mossack Fonseca telah berdiri sejak tahun 70an. Hal ini menyiratkan suatu fakta bahwa praktik penyimpanan uang diluar negeri telah berlangsung sejak puluhan tahun silam. Terkuaknya dokumen tersebut setelah puluhan tahun berlalu menyisakan pertanyaan seberapa ketatnya sistem informasi dari perusahaan tersebut sehingga integritas data-data klien terjaga dengan begitu rapi. Jika sistem pengamanan begitu ketat, maka kemungkinan besar terdapat orang didalam perusahaan sendiri yang mampu untuk membocorkan dokumen tersebut. Terlepas dari bagaimana dokumen tersebut dapat bocor, kini kita dapat mengetahui siapa-siapa saja yang menyimpan uang di negeri tax haven seperti Panama. Kesan yang timbul akan orang-orang tersebut adalah sisi negatif saja. Padahal sebenarnya terdapat beberapa alasan mengapa orang-orang Indonesia menyimpan uangnya di luar negeri. Alasan yang paling kontroversial dan berpengaruh adalah menyimpan uang di luar negeri karena ingin menghindar dari pembayaran pajak. Terlebih lagi banyak negara seperti Panama yang menawarkan tarif pajak sangat rendah bahkan hingga 0%. Dengan menyimpan uang di luar negeri, para pengusaha merasa memperoleh rasa aman dengan terlindunginya dana mereka. Umumnya dana yang tersimpan dalam bentuk protofolio keluarga atau perusahaan bayangan. Hal ini didukung dengan belum ada aturan komprehensif mengenai boleh atau tidaknya menyimpan uang di luar negeri.

Secara hukum, saat ini, penyimpanan uang di negara tax haven tersebut sah-sah saja dan merupakan hak perorangan. Namun yang jadi permasalahan manakala penyimpanan uang di luar negeri tersebut hanya menjadi sarana untuk keuntungan pribadi dengan tidak membayar pajak. Apapun motif WNI menyimpan dana di luar negeri jelas sangat merugikan negara. Kerugian yang akan diperoleh negara bisa mencapai jutaan hingga miliaran dolar Amerika Serikat jika ditinjau dari lamanya mulai perusahaan Mossack Fonseca berdiri.

Lalu apa sebenarnya hubungan antara skandal panama papers dan kebijakan Undang-Undang tentang tax amnesty? Sebelum membahas hubungan antara dua hal tersebut, patut untuk diketahui bahwa kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak telah ada sejak sebelum skandal panama papers ini ada. Kebijakan tax amnesty adalah kebijakan yang lumrah dilakukan oleh suatu negara untuk mengampuni para pengemplang pajak yang tidak melaporkan SPT (Surat Pemberitahunan Tahunan) tentang hartanya.  Di Indonesia, kebijakan tax amnesty pernah dilakukan pada tahun 1964 dan 1983 dengan adanya Penetapan Presiden RI No. 5 tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak dan Keppres No. 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak jo; Keputusan Menteri Keuangan No. 345/KMK.04/1984 tentang Pelaksanaan Pengampunan Pajak jo; Keputusan Menteri Keuangan No. 966/KMK.04/1983 tentang faktor penyesuaian untuk perhitungan pajak penghasilan. Sayangnya, dua kebijakan tersebut bisa dikatakan gagal karena pemerintah tidak mengetahui seberapa banyak pengusaha yang mengemplang pajak dan kebijakan ini dirasa kurang menarik oleh beberapa pengusaha sehingga target penarikan dana tidak sesuai harapan. Wacana untuk diadakan kembali kebijakan tax amnesty mulai muncul kembali pada awal tahun 2011 dan momentum skandal panama papers seolah menjadi bumbu yang membuat wacana kebijakan ini semakin panas dan menuntut lebih cepat untuk direalisasikan.

Skandal panama papers seolah menjadi angin segar dan optimisme bagi keberhasilan kebijakan pengampunan pajak yang resmi ditetapkan oleh pemerintah. Bocoran data Panama Papers dapat dijadikan instrumen untuk mendongkrak penghasilan pajak. Data panama papers dapat dijadikan bahan untuk cross check oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dengan data pajak yang dimiliki oleh DJP. Skandal Panama papers dapat menjadi peluang untuk mendeteksi para pengempalang pajak.

Pro dan kontra muncul mengenai kebijakan tax amnesty ini. Beberapa pihak yang pro menganggap bahwa kebijakan ini dapat menarik dana-dana pengusaha yang terparkir di luar negeri. Golongan pro menganggap bahwa para pengemplang pajak enggan untuk membuat SPT karena khawatir terkena hukum pidana akibat kelakuannya di masa lalu. Sementara pihak kontra bersikukuh untuk terus mengejar para pengemplang pajak ini dan memberikan tindakan hukum yang setimpal akan kelakuannya dalam mengemplang pajak. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, kebijakan tax amnesty sebenarnya memiliki tujuan yang mulia dalam peningkatan pembangunan ekonomi, memperbaiki kondisi perekonomian, mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kemiskinan dan ketimpangan dan repatriasi sebagian atau seluruh aset orang Indonesia di luar negeri. Optimisme kebijakan tax amnesty ini semakin cerah dengan adanya 15 ribu wajib pajak yang melapor setiap harinya. Selain itu Bank mandiri sebagai penampung dana mendapatkan 6,6 triliun dan 1,2 triliun dalam seminggu berasal dari Singapura akhirnya datang ke Indonesia. Terbongkarnya skandal panama papers diharapkan menjadi stimulus bagi wajib pajak untuk akhirnya mengembalikan hartanya ke Indonesia. Saat ini, masih ada beberapa bulan berakhirnya masa tax amnesty dan target pemerintah untuk menarik dana dari wajib Pajak mudah-mudahan dapat terlaksana.

By : Jamjam

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s