Independensi Lembaga Survei Pemilu Di Indonesia

Seperti yang sering kita dengar, pembahasan tentang politik di Indonesia tidak akan pernah ada habisnya.  Sebab, Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki begitu banyak keragaman karena berbentuk negara kepulauan dengan luas wilayah yang cukup luas untuk sebuah negara serta dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia setelah Cina, Amerika Serikat, dan India. Hal itu menyebabkan Indonesia memiliki beragam suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Keberagaman tersebut pastinya membuat pandangan politik di berbagai kalangan masyarakat Indonesia menjadi sangat beragam pula. Itulah sebabnya mengapa isu-isu SARA sering dijadikan alasan untuk memajukan suatu partai atau calon kepala daerah maupun calon walikota untuk bisa terpilih sebagai pemenang dalam ajang pemilu.

Sejak akhir abad ke-20, demokrasi berkembang begitu pesat di Indonesia, khususnya setelah tragedi lengsernya presiden RI yang ke-2, yaitu Presiden Soeharto. Semenjak beliau lengser dari jabatan presiden yang telah dijabatnya selama 32 tahun, semangat rakyat Indonesia untuk mengembalikan kewenangan kepada rakyat sepenuhnya menjadi berkobar-kobar. Hal itu tentunya mendukung paham demokrasi karena demokrasi merupakan sebuah sistem dimana suara mayoritas akan selalu menjadi pemenang. Pada saat itulah demokrasi berkembang pesat dengan implementasinya, yaitu Pemilu atau Pemilihan Umum.

Pada saat itu Pemilu sangat disambut baik oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia karena untuk pertama kalinya seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang sudah cukup berumur dapat ikut menentukan nasib bangsa, dimana sebelum-sebelumnya hanya kalangan politikus dan pejabat pemerintahan yang dapat menentukan arah berjalannya negeri ini. Namun sayangnya, demokrasi pun bukan tanpa kecacatan. Sebab, sama halnya seperti sistem atau paham lainnya, demokrasi pun memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri. Berbagai kelemahan demokrasi adalah sebagai berikut:

  • Lamanya pengambilan keputusan (semakin banyak jumlah orang yang menyumbangkan suara, maka semakin lama proses pengambilan keputusan berlangsung)
  • Para politikus dan pejabat yang menjadi peserta Pemilu cenderung akan melakukan segala cara agar dapat meraih suara sebanyak-banyaknya, seperti dengan pencitraan dan money politics
  • Para pelaku demokrasi (dalam hal ini masyarakat Indonesia) yang buta politik pun akan tetap harus menyumbangkan suaranya walaupun pandangan maupun pengetahuan politik mereka tidak semuanya sama
  • Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengimplementasikan demokrasi seperti mengadakan pemilu sangat besar karena harus bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat

Itu adalah beberapa kelemahan dari sistem demokrasi yang sering dieksploitasi oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Namun, Indonesia hingga saat ini tetap menganut paham demokrasi dalam menentukan berbagai hal, seperti menentukan kepala negara, pemimpin daerah, maupun walikota.

lembaga-survei-xyz
Ilustrasi Oleh Rajo D. A., Perhitungan Calon Kandidat XYZ

Seperti halnya pemilu untuk memilih kepala negara, pemilihan kepala daerah atau Gubernur dan Wakil Gubernur pun menggunakan sistem pemilu. Sebelum dijalankannya pemilu, para calon Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan waktu untuk melakukan kampanye agar masyarakat lebih mengenal mereka sehingga mereka bisa mendapatkan suara dari masyarakat yang menaruh simpati pada mereka. Dalam masa kampanye ini, banyak hal yang bisa terjadi, mulai dari kampanye hitam atau kampanye yang tidak bersih, money politics atau berkampanye dengan membagikan uang kepada masyarakat dengan harapan bahwa masyarakat yang menerima uang mereka akan memilih mereka pada pemilu nantinya, pemasangan spanduk dan umbul-umbul, pencitraan dengan melakukan berbagai macam kegiatan sosial dengan diliput media, sampai dengan cara yang cukup populer akhir-akhir ini, yaitu dengan memanfaatkan lembaga-lembaga quick count atau perhitungan cepat.

Memang Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada akhirnya akan melelang proyek perhitungan cepat kepada lembaga-lembaga survei di Indonesia untuk mengerjakan quick count atau perhitungan cepat tersebut. Namun, pada dasarnya KPU menetapkan aturan agar lembaga-lembaga survei tersebut melakukan pekerjaan mereka secara independent sesuai dengan hasil penelitian mereka tanpa memihak pada salah satu peserta pemilu. Akan tetapi, sudah menjadi rahasia umum bahwa yang terjadi di lapangan biasanya adalah sebaliknya. Sebab, tentunya para lembaga survei pemilu tersebut akan menjadi sasaran empuk bagi para peserta pemilu, khususnya bagi mereka yang memiliki budget yang banyak. Biasanya, para lembaga survei tersebut akan diberi sejumlah uang untuk memenangkan salah seorang peserta pemilu yang memberi sejumlah uang tersebut dalam hasil perhitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei tersebut. Nantinya hasil perhitungan cepat tersebut akan diumumkan lewat media sebelum hasil perhitungan akhir pemilu tersebut muncul. Walaupun hasil perhitungan cepat tersebut diterbitkan setelah pemungutan suara dilakukan, namun para peserta pemilu yang melakukan cara kotor tersebut pun tetap berharap bahwa mereka masih bisa mendapatkan suara lebih dari daerah-daerah yang belum dipungut suaranya. Selain itu, hal ini pun bisa dijadikan mereka untuk naik banding nantinya jika pada kenyataannya mereka tidak menang dalam pemilu dengan alasan mereka telah dicurangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Cara ini memang terbukti cukup efektif dalam politik pemilu akhir-akhir ini.

Di lain sisi, tawaran yang ditawarkan oleh para peserta pemilu bagaikan buah simalakama bagi para lembaga survei. Sebab, memang pada dasarnya mereka adalah lembaga komersil sehingga sangat wajar jika mereka akan selalu mengambil kesempatan yang ada untuk bisa menghasilkan keuntungan. Namun, tentu saja ada lembaga-lembaga survei yang tetap memegang teguh prinsip kejujuran dan berani menolak tawaran-tawaran yang diberikan oleh para peserta pemilu, walaupun di lain sisi ada juga lembaga-lembaga survei yang bahkan menawari satu-persatu kepada para peserta pemilu untuk membayar sejumlah uang kepada mereka jika mereka ingin dimenangkan dalam perhitungan cepat yang akan mereka lakukan. Ciri-ciri lembaga survei yang independent ini biasanya adalah akan selalu maju sampai tahap akhir atau tahap pemaparan hasil survei yang mereka lakukan. Sebab, pasti ada saja lembaga-lembaga survei pemilu yang tidak memenuhi undangan untuk melakukan pemaparan walaupun hasil perhitungan cepat yang mereka lakukan sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Seperti halnya pada ajang pemilihan walikota dan wakil walikota Surabaya tahun lalu, dari beberapa lembaga survei pemilu yang ada, hanya dua lembaga survei yang mendaftar resmi, yaitu Siber Media dan Indo Barometer. Sayangnya, KPU tidak bisa memastikan independensi mereka karena tugas KPU hanya memverifikasi serta meregistrasi kedua lembaga tersebut.

Seperti halnya pemilihan walikota dan walik walikota tahun kemarin, pemilihan kepala daerah propinsi DKI Jakarta pun melibatkan beberapa lembaga survei pemilu. Seperti dilansir oleh Liputan6.com, lembaga survei Centre Strategic and International Studies (CSIS) menyatakan bahwa berdasarkan hasil survei mereka, popularitas Basuki Tjahja Purnama atau biasa disapa Ahok masih berada di atas popularitas Ridwan Kamil yang sekarang masih menjabat sebagai walikota Bandung. Survei ini dilakukan saat Kang Emil (sapaan akrab Ridwan Kamil) digosipkan akan maju pada pilkada DKI Jakarta tahun 2017 mendatang. Kang Emil memang digadang-gadang untuk maju ke pilkada tersebut karena beliau merupakan sosok yang sangat tinggi popularitasnya Bandung. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya dukungan yang diberikan oleh para warga Bandung pada sang walikota. Bahkan, warga di luar kota Bandung pun banyak yang mendukung beliau. Itulah sebabnya mengapa banyak masyarakat yang berpikir bahwa Ridwan Kamil adalah satu-satunya tokoh yang bisa menjadi lawan tanding Basuki Tjahja Purnama. Namun, sayangnya Ridwan Kamil sudah memberikan pernyataan bahwa beliau tidak akan maju dalam pilkada DKI Jakarta tahun 2017 mendatang. Akan tetapi di balik semua itu, yang perlu ditegaskan adalah apakah hasil survei yang diutarakan oleh CSIS tersebut akurat dan benar adanya. Sebab, seperti yang kita ketahui bahwa lembaga survei pemilu sarat akan berbagai permainan kotor, apalagi jika dilihat hasilnya yang masih sulit untuk dipercaya, mengingat popularitas Ridwan Kamil yang sangat baik tanpa celah baik bagi warga Bandung maupun warga luar kota Bandung akhir-akhir ini.

By : Rajo D. A.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s